HIMADE FEB ULM

Pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon (carbon tax) yang rencananya akan berlangsung pada 1 Juli 2022, dari yang seharusnya 1 April 2022. Pemerintah masih melihat faktor ketidakpastian global dan menunggu kesiapan pelaku industri. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong memastikan upaya pemerintah mengejar target 29% pada 2030 tidak terganggu. Menurutnya penerapan pajak karbon harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan butuh banyak persiapan. "Persoalannya bicara perpajakan adalah shifting burden ke konsumennya, kalau diterapkan pajak karbon dan bebannya digeser ke konsumen kan harga jadi mahal, ini harus dipertimbangkan," kata Alue dalam CNBC Indonesia Investasi Green Economic Forum, Rabu (29/6/2022). Dia menegaskan penundaan dilakukan untuk memastikan implementasi bisa berjalan baik. Pajak karbon merupakan salah satu instrumen yang masuk dalam Perpres No 98/2021, tentang nilai ekonomi karbon. Di dalam P

Seiring dengan perkembangan lembaga bisnis maupun non bisnis yang berlandaskan syariah, maka kebutuhan terhadap akuntansi syariah akan terus ada. Ini mengindentifikasikan bahwa akuntan syariah masih sangat kurang di indonesia. Peran pemerintah dan pihak akademisi sangat di butuhkan untuk melahirkan akuntan-akuntan syariah masa depan. Akuntan syariah merupakan pekerjaan yang melakukan segala kegiatannya berdasarkan ajaran Islam untuk menegakkan aturan ekonomi Islami. Akuntansi secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim pekerjaan yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. akuntansi berdasarkan syariah di negeri ini mulai tampak tumbuh. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, sebaiknya sistem akuntansi yang banyak diterapkan adalah sistem Akuntansi Syariah, yang sesuai dengan keyakinan mayoritas mayarakat Indonesia. Karena sistem akuntansi tersebut sesuai dengan syariah-syariah agama Islam yang dianut oleh mayoritas mas