HIMADE FEB ULM

Ditjen Pajak (DJP) telah menemukan konversi nilai transaksi saat pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan aset kripto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ketentuan ini berlaku per 1 Mei 2022. "Dalam hal penyerahan aset kripto dilakukan dalam rangka jual beli aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan menggunakan selain mata uang rupiah, nilai transaksi sebesar nilai konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat pemungutan PPN," bunyi Pasal 5 ayat (4) PMK 68/2022 dikutip pada Jumat (15/4/2022). transaksi yang tidak melibatkan mata uang fiat alias hanya aset kripto, nilai aset kripto dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan 2 ketentuan. Ketentuan pertama, nilai aset ...

Valuta asing adalah mata uang yang bisa digunakan, dipakai, diakui dalam perdagangan internasional. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuanga (PSAK) 10 (Revisi 2010), ada tiga kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing:  Transaksi pembelian dan penjualan barang serta jasa yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing.  Transaksi simpan pinjam dana saat dijumlah adalah utang piutang didominasi dalam suatu mata uang.  Transaksi pelepasan dan perolehan aset adalah kewajiban didominasi dalam mata uang asing.  Pencatatan dan pengukuran transaksi valuta asing harus menggunakan nilai tukar spot pada tanggal transaksi. Setelah menggunakan nilai tukar spot, periode-periode pelaporan selanjutnya perlu adanya indikasi sebagai berikut:  Pos moneter perlu disajikan dengan kurs penutup pada tanggal pelaporan.  Pos non moneter diukur dalam biaya historis dan perlu disajikan dalam kurs tanggal transaks...

Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan Tax Amnesty Jilid II ? Dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pembahasan tingkat I RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Apa yang dimaksud dengan amnesti pajak? Amnesti pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan melalui mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Ketentuan Tax Amnesty diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, demikian seperti disebutkan dalam CNN Indonesia. Pada UU ini juga dinyatakan, bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak dilaporkan. Alasan yang melatarbelakangi program amnesti pajak adalah sebagian masyarakat yang belum serta enggan melaporkan pajaknya. Salah satunya karena masyarakat kesulitan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga, Kemenkeu membuat program tax amnesty dengan tujuan me...

Mau ambil program D3 ke S1 simak dulu ulasan berikut ini Kamu lulusan D3? tapi ingin mendapatkan gelar S1 melalui program ekstensi? Gimana caranya? Jika bicara kuliah, umumnya yang ada di benak kamu pasti seputar “sarjana”. Ini wajar sih, karena sejak dulu, jika seseorang memutuskan untuk kuliah pasti otomatis disebut sarjana. Padahal jenjang pendidikan perkuliahan bukan melulu S1 saja, masih ada jenjang vokasi yang kini juga memiliki banyak peminat.  Mengenal Pendidikan Vokasi Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi pendidikan program diploma (Diploma 1/Ahli Pratama. Diploma 2/Ahli Muda, Diploma 3/Ahli Madya, dan Diploma 4/Sarjana Terapan). Menempuh kuliah D3 akan membebaskan kamu dari skripsi yang kerap membuat mahasiswa semester akhir suka galau. Mengambil jurusan D3 akan membuat kamu lebih banyak praktek dibanding menerima kajian teori saja. Yang nggak kalah penting, para lulusan D3 pu...

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  Pemerintah memutuskan untuk menambah fungsi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi. Dengan sistem baru ini, dapat mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi wajib pajak orang pribadi. Namun dengan adanya integrasi ini, tidak menjadikan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas batasan PTKP yang berlaku, atau peredaran bruto di atas Rp500 juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final PP 23/2018. Selain itu, terdapat beberapa pasal baru maupun yang direvisi, di antaranya: • Pasal 8 ayat (4) tentang pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan.  • Pasal 13 ayat (3) tentang besaran sanksi pada saat pemeriksaan.  • Pasal 14 ayat (1) huruf i tentang penagihan atas wanprestasi pembayaran angsuran/penundaan kurang bayar SPT Tahunan.  • Pasal 25 dan pasal 27 tentang besaran sanksi p...

Gak kerasa sebentar lagi tahun 2022. Kalian tau gak sih kalau Pemerintah dan DPR sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) lho! Kalau kalian mau tau apa aja yang baru direformasi perpajakan kali ini, yuk baca mading di bawah ini❣

Halo millennials! Sebentar lagi HUT RI yang ke 76 lho! Tapi kita masih di masa Pandemi nih. Kira-kira games seperti apa yang bisa kita lakukan di masa Pandemi gini ya?